Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)
Hari-hari ini kita diserbu dengan berbagai informasi melalui media sosial. Berbagai isu yang menarik perhatian masyarakat disampaikan kepada kita. Suka atau tidak suka. Setuju atau tidak setuju. Kita sering terpaksa atau tertarik untuk membaca. Ada berita tentang Pandemi Covid-19, tentang Tes Wawasan Kebangsaaan (TWK) karyawan KPK, tentang pembatalan haji Indonesia tahun ini. Dan banyak berita lainnya.
Bagaimana menyikapi kondisi semacam ini. Patut tetap kita ingat, bahwa semua berita yang kita terima harus senantiasa dilakukan cek dan ricek; dilakukan tabayyun. (QS al-Hujurat: 6). Berita itu harus dipastikan kebenarannya. Bahkan, andaikan berita itu mengutip kata-kata seorang tokoh atau ustadz terkenal, pun harus tetap diusahakan untuk diklarifikasi, sebelum diterima sebagai kebenaran, atau sebelum disebarkan.
Sebagai contoh, adalah berita tentang 75 karyawan KPK yang dinyatakan TIDAK LULUS TWK. Maka, opini yang terbentuk adalah bahwa ke-75 karyawan KPK itu tidak memiliki wawasan kebangsaan yang memadai. Kesimpulan itu sungguh serius. Berarti, pembelajaran tentang PKN atau Pendidikan Pancasila di berbagai jenjang pendidikan perlu dievaluasi.
Itulah opini yang berkembang pada sebagian masyarakat tentang 75 karyawan KPK tersebut. Padahal, yang menjadi perhatian masyarakat adalah "Daftar Pertanyaan" yang diajukan kepada mereka dan bagaimana sistem penilaiannya. Bisa dipahami, jika para karyawan KPK tersebut kemudian menempuh berbagai jalan untuk memperjuangkan nasib mereka.
Bukan hanya untuk lolos menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tetapi, perjuangan mereka itu juga demi menjaga nama baik dan martabat mereka. Sejumlah karyawan yang diwawancara media menyatakan keprihatinannya jika mereka harus dicap tidak berwawasan kebangsaan, dicap radikal, atau dicap tidak Pancasilais.
Berbagai pihak, termasuk puluhan guru besar juga menyampaikan keberatan atas TWK yang dilakukan terhadap karyawan KPK, yang akhirnya digunakan sebagai instrumen untuk memberi label tertentu kepada para karyawan yang dinyatakan tidak lolos TWK. Kita masih menunggu ujung dari perjuangan para karyawan KPK tersebut.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika model-model tes tertentu digunakan untuk menyingkirkan warga negara yang berkompeten, cinta NKRI, dan berakhlak mulia, dengan tuduhan atau cap intoleran, radikal, taliban, dan sebagainya. Yang akan merugi adalah negara kita sendiri. Apalagi, jika kemudian posisi mereka digantikan oleh orang-orang yang kualitas SDM-nya jauh di bawah orang-orang yang disingkirkan.
Lanjut baca,
https://member.adianhusaini.id/member/blog/detail/hati-hati,-opini-tidak-sama-dengan-fakta
