Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)
Di era sekitar tahun 1960-an, Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi. Ketika itulah Proklamator Bung Hatta mengirimkan sejumlah surat kepada Presiden Soekano. Bung Hatta sendiri sudah tidak aktif di pemerintahan. Sebagai contoh, kita simak surat Bung Hatta tertanggal 17 Juni 1963:
“Maafkanlah kalau PYM yang baru saja pulang dari beristirahat di luar negeri sudah menerima surat semacam ini yang mengutarakan masalah-masalah yang sangat penting. Sebagai seorang yang telah berpuluh-puluh tahun berjuang dan banyak berkorban untuk mencapai Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, saya merasa wajib menulis surat ini. Hati saya cemas melihat kemunduran dalam berbagai bidang.
Pertama, kemerosotan penghidupan rakyat, yang belum ada taranya dalam sejarah Indonesia, lebih dahsyat daripada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Harga beras yang melompat-lompat dari harga Rp 4,5 sampai Rp 60,- @ Rp 70,- sekilo dalam waktu yang singkat adalah suatu bukti yang nyata.
Kita selalu mendengung-dengungkan sosialisme, yang menjadi tujuan, tetapi tindakan-tindakan yang diambil pemerintah bertentangan dengan itu. Pendapatan rakyat makin ditekan, apalagi dengan politik inflasi yang dipercepat, tetapi beban rakyat makin diperbesar. Harga-harga diliberalisasikan, tarif-tarif bagi keperluan rakyat yang terpenting seperti air, listrik dan transport dinaikkan dengan berlipat ganda, sudah dua kali sekurang-kurangnya terjadi dalam pemerintahan langsung dipimpin oleh Paduka Yang Mulia.
Di segala negeri sosialis dan negeri-negeri yang terkenal seperti welfare state, tarif pemakaian barang-barang yang terpenting buat hidup sengaja direndahkan serendah-rendahnya, sehingga jumlahnya hanya satu fraksi kecil saja dari pendapatan sebulan. Di Swedia pernah saya lihat, bahwa seorang tukang ahli yang mendapat upah Kr 6,- sejam, ongkos listrik rumahnya sebulan hanya Kr 10,- sedangkan air gratis. Di sini ada orang yang sekarang harus membayar harga pemakaian air, listrik dan gas lebih dari 45% -- empat puluh lima persen – dari pendapatannya sebulan yang diperolehnya dari pemerintah, sedangkan pendapatannya itu jauh dari mencukupi untuk hidup.
Tetapi, bukan kecemasan hati tentang kemerosotan ekonomi ini yang menjadi tujuan surat ini.
Lanjut baca,
