Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)
Banyak tokoh besar yang dalam hidupnya dihadapkan pada pilihan berat dan dilematis. Satu sisi, ia dituntut untuk meninggalkan “zona nyaman” kehidupan. Pada saat yang sama, ia pun harus memilih terjun dalam perjuangan yang penuh tantangan dan bahkan penderitaan. Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto adalah salah satunya!
Tjokroaminoto adalah pelopor pergerakan nasional yang pada tahun 1916 berhasil menyelenggarakan Kongres Nasional Sarekat Islam di Bandung. Jumlah anggota Sarekat Islam ketika itu sudah mencapai 800 ribu orang, tersebar di berbagai pelosok Nusantara. Tahun 1919, jumlah anggota Sarekat Islam mencapai 2,5 juta orang.
Pada tahun 1916 itulah, Tjokroaminoto sudah menyampaikan secara terbuka perlunya penduduk Hindia Belanda mendapatkan Zelfbestuur (pemerintahan sendiri). Gagasan ini sudah disampaikannya sejak tahun 1912.
Maka, tidak dapat dipungkiri, HOS Tjokroaminoto adalah pelopor nasionalisme Indonesia. Bahkan, oleh pihak Belanda, Tjokroaminoto dijuluki sebagai “Raja Jawa tak dinobatkan” (De Ongekroonde Koning van Java), atau Raja tanpa mahkota.
“Kita mencintai bangsa kita dan dengan ajaran agama kita (Islam), kita berusaha sepenuhnya untuk mempersatukan seluruh atau sebagian terbesar bangsa kita,” kata Tjokroaminoto.
Perjalanan pendidikan Tjokroaminoto sampai ia muncul sebagai tokoh besar dalam pergerakan kemerdekaan sangat menarik untuk disimak. Buku berjudul “Jang Oetama: Jejak dan Perjuangan HOS Tjokroaminoto”, karya Aji Dedi Mulawarman, memberikan informasi penting tentang masalah ini.
Tjokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara. Ayahnya, R.M. Tjokroamiseno adalah seorang pangreh praja dengan pangkat Wedana di Kleco, Madiun. Kakeknya, Adipati Tjokronegoro, pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Semasa kecil ia biasa dipanggil Oemar Said.
Sesuai harapan orang tuanya, Tjokroaminoto dimasukkan ke sekolah OSVIA (Opleidings School Voor Inlandsche Ambtenaren), yaitu Sekolah Calon Pegawai Bumiputera di Magelang. Mereka yang tamat dari OSVIA, disiapkan menjadi pegawai pemerintah kolonial secara berjenjang, mulai jabatan magang, juru tulis, mantri polisi, pangreh praja, asisten wedana, wedana, sampai menjadi bupati.
Lanjut baca,
