Dunia internasional tengah digemparkan oleh gagasan Board of Peace (BOP) yang diinisiasi oleh Donald Trump. Langkah mengejutkan muncul ketika Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memutuskan untuk bergabung dalam dewan perdamaian tersebut bersama negara-negara pendukung Palestina lainnya seperti Turki, Qatar, dan Pakistan.
Adianhusaini.id, Jakarta-- Keputusan ini memicu gelombang pro dan kontra di dalam negeri. Namun, di balik riuh rendahnya kritik, terdapat lapisan strategi politik realis yang perlu dibedah secara utuh.
Realisme Politik di Tengah Janji Manis Amerika
Sejarah upaya perdamaian di Timur Tengah—mulai dari era Anwar Sadat, Perjanjian Oslo, hingga Camp David—sering kali berujung pada kegagalan atau stagnasi. Dr. Adian Husaini mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam optimisme berlebih maupun pesimisme yang melumpuhkan. Dalam politik internasional, berlaku dua aliran utama: idealis yang berbasis hukum, dan realis yang berbasis kekuatan (might is right).
Amerika Serikat, di bawah karakter pragmatis Donald Trump, tampak ingin menunjukkan kembali taringnya sebagai kekuatan utama dunia. Namun, rekam jejak menunjukkan bahwa kebijakan Amerika terhadap Palestina sering kali bersifat "munafik" karena dominasi lobi Yahudi di Washington. Meski BOP terlihat seperti tawaran bantuan kemanusiaan dan stabilitas, publik patut bertanya: apakah ini murni upaya perdamaian atau sekadar panggung untuk mengamankan kepentingan Amerika dan sekutunya?
Memahami Langkah Prabowo: Strategi Ahli Perang
Banyak pihak mengkritik bergabungnya Indonesia ke dalam BOP sebagai bentuk ketidaktahuan atau bahkan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Namun, jika dilihat dari kacamata strategi perang—keahlian utama Presiden Prabowo—langkah ini adalah bentuk The Art of Possibility (seni kemungkinan).
Prabowo, sebagaimana Erdogan di Turki atau pimpinan Qatar, diyakini telah melakukan kalkulasi matang di balik panggung (backstage). Bergabungnya Indonesia dalam BOP bukan berarti melunakkan sikap terhadap kemerdekaan Palestina. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk menekan dari dalam. Prioritas jangka pendek adalah menghentikan genosida secara total dan membuka akses bantuan kemanusiaan melalui perbatasan Rafah—hal yang paling ditakuti oleh Israel.
Strategi ini mengingatkan kita pada diplomasi Rasulullah SAW dalam Perjanjian Hudaibiyah. Kala itu, banyak sahabat memprotes keputusan Nabi yang dianggap merugikan umat Islam, namun sejarah membuktikan bahwa keputusan tersebut adalah kunci pembuka kemenangan besar di masa depan.
Dilema Internal Israel dan Kebangkitan Perlawanan
Kondisi internal Israel saat ini sangat dinamis dan cenderung rapuh. Pemerintahan parlementer mereka mudah jatuh jika opini publik bergejolak. Kelompok sayap kanan ekstrem Israel menganggap tanah Palestina adalah "tanah yang dijanjikan Tuhan", sebuah harga mati yang menutup ruang kompromi. Inilah yang memicu kekhawatiran akan terjadinya pembersihan etnis (ethnic cleansing) di Gaza meskipun pembangunan kembali dilakukan.
Di sisi lain, posisi Israel dan Amerika di mata dunia saat ini semakin terpojok. Berbeda dengan masa lalu, kejahatan perang dan jumlah korban di Gaza kini terpampang nyata di depan mata dunia melalui teknologi informasi. Hal ini memaksa negara-negara Barat, termasuk Inggris yang kini mulai mengakui bendera Palestina, untuk mempertimbangkan ulang dukungan mereka.
Masa Depan Gaza: Proyek Internasional atau Kedaulatan Islami?
Satu hal yang menjadi sorotan tajam Dr. Adian Husaini adalah nasib Gaza pasca-perang. Jika pembangunan kembali Gaza menjadi proyek internasional yang makmur, pertanyaannya adalah: konsep seperti apa yang akan diterapkan? Apakah pembangunan tersebut akan tetap menjaga identitas Islami dan kedaulatan bangsa Palestina, atau justru menjadi alat kendali baru bagi kekuatan asing?
Meskipun Hamas secara formal tidak dilibatkan dalam BOP, pengaruh mereka di lapangan tidak bisa diabaikan. Hamas telah bermetamorfosis dari kelompok kecil menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan setelah bertahun-tahun perundingan formal selalu dikhianati.
Kesimpulan: Pertaruhan Besar Reputasi
Masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace adalah sebuah pertaruhan reputasi yang besar bagi Presiden Prabowo. Komitmen pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri Sugiono, tetap tegas: kemerdekaan Palestina adalah harga mati. Indonesia kini tengah bermain di panggung diplomasi yang licin, mencoba memanfaatkan celah sempit di tengah dominasi kekuatan besar demi mempercepat berdirinya negara Palestina yang berdaulat penuh.
Dunia kini menanti, apakah BOP akan menjadi jalan baru menuju perdamaian sejati, atau sekadar pengulangan sejarah pengkhianatan di tanah para nabi. Satu yang pasti, diplomasi Indonesia kini telah bergeser menjadi lebih taktis, berani, dan realistis.
Video Asli: https://youtu.be/ryf9ALEXt4Y
