Diskusi mengenai arah demokrasi di Indonesia seolah tidak pernah usai. Pasca-reformasi, bangsa ini terjebak dalam dilema antara prosedur pemilihan langsung yang berbiaya mahal dengan wacana kembalinya pemilihan tidak langsung melalui DPRD.

adianhusaini.id, Jakarta-- Namun, bagi Dr. Adian Husaini, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), perdebatan mengenai teknis pemilihan tersebut sebenarnya bukanlah masalah yang paling prinsipil.

Merujuk pada gagasan tokoh besar bangsa, Mohammad Natsir, akar persoalan bangsa ini terletak pada semakin menjauhnya nilai-nilai ketuhanan dari praktik politik—sebuah kondisi yang kerap disebut sebagai politik sekuler atau ladiniah.

Machiavelli dan Politik Tanpa Tuhan

Dalam sebuah diskusi, Dr. Adian menyoroti bagaimana praktik politik saat ini sering kali terjebak dalam pola pikir Machiavellistik. Pemikiran Nicolò Machiavelli dalam karyanya The Prince mengajarkan bahwa politik adalah seni meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.

"Jika kamu ingin berkuasa atau bertahan, gunakan segala cara. Bahkan Machiavelli secara ekstrem menyebut bahwa seorang penguasa harus belajar untuk tidak menjadi baik (learn how not to be good)," ujar Dr. Adian. Dalam pandangan ini, moralitas dikesampingkan demi kursi kekuasaan. Jika menipu atau menyingkirkan lawan dengan cara tidak benar dianggap perlu, maka hal itu dilakukan. Inilah yang disebut sebagai demokrasi tanpa Tuhan, di mana suara rakyat dipisahkan sepenuhnya dari bimbingan nilai agama.

Dilema Pilkada: Antara Biaya Tinggi dan Hak Rakyat

Menanggapi isu panas mengenai Pilkada tidak langsung, Dr. Adian memberikan perspektif yang berimbang. Sejarah mencatat bahwa pemilihan langsung yang digadang-gadang sebagai solusi perbaikan bangsa pasca-reformasi justru menyisakan catatan kelam: ratusan kepala daerah ditangkap karena korupsi.

Masalah utama dari sistem langsung adalah biaya yang sangat besar, mencapai ratusan miliar rupiah. Karena calon sering kali tidak memiliki modal sebesar itu, muncullah para penyokong dana atau "bohir." Akibatnya, saat terpilih, kepala daerah tersebut justru tersandera utang budi kepada sponsor, bukan kepada rakyat.

Namun, Dr. Adian juga tidak menutup mata terhadap kritik pemilihan tidak langsung. Ada kekhawatiran bahwa hak rakyat dirampas oleh ketua partai di tingkat pusat. Menariknya, ia berpendapat bahwa dalam sistem langsung pun, calon-calon yang tersedia sebenarnya adalah hasil pilihan ketua partai.

"Masalah demokrasi langsung maupun tidak langsung itu sama saja jika moralitas pelakunya rusak. Di sistem tidak langsung pun, anggota DPRD bisa saja dibeli," tegasnya.

Solusi Mohammad Natsir: Teo-Demokrasi

Di tengah kebuntuan ini, pemikiran Mohammad Natsir menawarkan jalan tengah yang disebut sebagai "Teo-Demokrasi" atau Demokrasi Islam. Natsir adalah sosok yang sangat realistis; ia sadar bahwa Indonesia bukanlah kerajaan, melainkan negara yang menggunakan sistem demokrasi.

Gagasan utama Natsir adalah "mengislamkan" demokrasi tersebut. Artinya, kedaulatan memang di tangan rakyat dan rakyatlah yang menentukan kebijakan, namun kebijakan tersebut harus tetap dibimbing oleh syariat dan tidak boleh melawan hukum Tuhan. Hal ini sejalan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi Natsir, sistem (baik itu khilafah, kerajaan, maupun demokrasi) sangat bergantung pada kualitas penguasanya. Sejarah membuktikan bahwa sistem kekhalifahan sekalipun bisa runtuh jika moralitas pemimpin dan masyarakatnya hancur, sebagaimana yang terjadi pada jatuhnya Baghdad atau Andalusia.

Pendidikan sebagai Kunci Moralitas Politik

Dr. Adian menekankan bahwa solusi jangka panjang bukan sekadar mengubah undang-undang pemilihan, melainkan memperbaiki kualitas manusia melalui pendidikan. Ia mengkritik pola pendidikan saat ini yang cenderung pragmatis dan sekuler, di mana keberhasilan hanya dinilai dari materi semata.

"Jika orang per orangnya baik, tidak serakah dunia, dan takut kepada Tuhan, maka sistem apa pun yang digunakan akan berjalan baik," ungkapnya mengutip filsafat perjuangan Masyumi. Ia juga mengingatkan kembali tesis Imam Al-Ghazali bahwa kerusakan rakyat bersumber dari kerusakan penguasa, dan kerusakan penguasa bersumber dari kerusakan ulama atau ilmuwan yang serakah akan harta dan kedudukan.

Penutup: Sikap Realistis-Idealis

Menutup pandangannya, Dr. Adian mengajak masyarakat untuk kembali mengedepankan nilai moral dan ketuhanan dalam berpolitik. Apakah pemilihan dilakukan secara langsung atau tidak, yang paling penting adalah apakah pemimpin yang terpilih memiliki rasa takut kepada Allah SWT.

Pendekatan dakwah yang dilakukan Mohammad Natsir—yakni meyakinkan orang lain dengan cara-cara yang konstitusional dan santun—menjadi teladan penting. Politik bukan sekadar urusan menang-kalah di kotak suara, melainkan ikhtiar panjang menuju keridaan Ilahi melalui perbaikan adab dan ilmu masyarakatnya.

Video asli: https://youtu.be/aomipOqrDkg