Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)
Setelah memicu protes luas dari berbagai organisasi Islam, akhirnya pemerintah meminta agar pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditunda. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. (16/6/2020).
Keputusan pemerintah itu diambil menyusul protes keras dari MUI, NU, Muhammadiyah dan berbagai orgnisasi Islam lainnya terhadap RUU HIP. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu keputusan penting yang diambil oleh para ulama dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiulawwal 1404 H/21 Desember 1983.
Ketika itu pemerintah Orde Baru mewajibkan semua organisasi massa dan organisasi politik untuk menjadikan Pancasila sebagai Asas Tunggal. Tidak boleh organisasi menggunakan asas lainnya. Pemerintah juga menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai program wajib pengamalan Pancasila bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ketika Pancasila dijadikan sebagai pedoman moral setiap warga negara, maka hal itu dipandang telah memasuki wilayah agama. Di Majalah Panji Masyarakat edisi 328 tahun 1981, Ridwan Saidi menulis kolom berjudul ”Gejala Perongrongan Agama”. Ridwan menceritakan, bahwa salah satu konseptor P-4, yakni Prof. Dardji Darmodihardjo, pernah ditanya tentang sikap hidup Pancasila, ”Bagaimana cara gosok gigi Pancasila.”
Seperti mengamati kecenderungan sebagian kalangan yang mengarahkan Pancasila untuk menggantikan agama, maka Munas Alim Ulama NU di Situbondo menetapkan beberapa keputusan penting:
(1) Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
(2) Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
(3) Bagi Nahdlatul Ulama (NU) Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.
(4) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.
(5) Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. (Lihat, pengantar K.H. A. Mustofa Bisri berjudul “Pancasila Kembali” untuk buku As’ad Said Ali, Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, (Jakarta: LP3ES, 2009).
Lanjut baca,
